126 Kades Morowali dan BPD Akan Ikuti Bimtek di Jakarta dengan Kontribusi Rp 10 Jt/desa Diluar Tiket Pesawat

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PMDP3A) Kabupaten Morowali akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Seluruh Kepala Desa se - Kabupaten Morowali dan 1 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing desa.

Pelaksanaan Bimtek ini dijadwalkan dari tanggal 07-12 Juli 2024, di Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan ditingkat desa.

Baca juga: Lebih Dari Seribu Pelanggan Nikmati Promo Tambah Daya Listrik

"Tujuan Bimtek ini untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, yang kita rencanakan pelaksanaannya di Jakarta dari tanggal 07-12 Juli, sudah termasuk keberangkatan dan balik Morowali, " terang Kadis PMDP3A Abdul Wahid melalui Kabid Pemdes Dinas PMDP3A, Rustam Salim, saat di konfirmasi awak media, Kamis (04/07/2024).

Demikian halnya, terkait dana kontribusi dari masing-masing desa di akui bahwa setiap kepala desa memberikan kontribusi sebesar Rp.5.000.000/Kades dan BPD. Sehingga masing-masing desa memberikan kontribusi senilai Rp.10.000.000/desa dengan jumlah 126 desa se - Kabupaten Morowali.

Baca juga: Perlu Dukungan Komitmen Dan Kebijakan Daerah Untuk Mendorong Pengarusutamaan Gender

Dana kontribusi ini kata Rustam Salim akan diperuntukkan ke sejumlah hal yakni honor rarium Narasumber, akomodasi Kades dan BPD selama Bimtek, konsumsi selama bimtek, piagam, ATK, termasuk biaya transportasi lokal bandara.

"Jadi, dana kontribusi tersebut diperuntukkan untuk berbagai hal kebutuhan peserta Bimtek (Kades dan BPD) termasuk untuk honorarium narasumber, " jelasnya.

Baca juga: Penyusunan RDTR Dorong Pertumbuhan Investasi

Sementara itu untuk tiket pesawat, dikatakan Rustam Salim diluar dana kontribusi. Karena dana kontribusi itu merupakan dana yang harus disetorkan ke lembaga penyelenggara melalui Dinas PMDP3A Morowali.

Diperkirakan, untuk tiket pesawat masing-masing bisa mencapai Rp.7 jt/orang sudah termasuk tiket pulang pergi (PP). Jadi, jika di total keseluruhan biaya tiket kepala desa dan BPD mencapai senilai Rp.14 juta/desa.

Baca juga: Urgensi Perumusan Masalah dan Isu Strategis Penyusunan RPJPD Sulawesi Barat

"Dana kontribusi tersebut maupun tiket pesawat Kades dan BPD sudah dianggarkan dalam APBDesa atau bisa juga dari Dana Bagi Hasil Desa (DBH), " terang Rustam Salim di ruang kerjanya.

(PATAR JS)

Baca juga: Kemendagri dan Bappenas Luncurkan SEB untuk Penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045